Jahe Ketan Sumpah Pemuda: Kota Kediri, Kramat 106 Versi Mini

Pagi ini, jahe ketan saya terasa lebih hangat. Mungkin karena tanggalnya: 28 Oktober. Meski tubuh saya sedang di Jogja, pikiran saya serasa srawung di warung kecil di Mojoroto. Saya melihat pemandangan yang biasa saja, tetapi sebenarnya luar biasa. Santri bersarung mengantre gorengan, mahasiswa berjaket almamater bergegas mengejar kelas pagi. Logat mereka bermacam-macam. Ada yang medok Banyumasan, ada yang khas Madura, ada pula yang jelas berasal dari luar Jawa.

Saya jadi teringat satu fakta kecil tentang Sumpah Pemuda yang jarang dibicarakan. Salah satu sidang Kongres Pemuda II tahun 1928 digelar di Jalan Kramat 106, Batavia. Gedung itu bukan gedung megah. Itu adalah rumah pondokan, tempat kos para pelajar perantauan.

Jadi, Sumpah Pemuda lahir dari anak-anak kos. Anak-anak muda yang jauh dari kampung halaman, bertemu di kota tempat mereka belajar, lalu berani bermimpi tentang satu bangsa.

Kalau dipikir-pikir, Kota Kediri hari ini mirip Kramat 106 dalam skala kecil. Setiap tahun, puluhan ribu anak muda datang ke sini. Mereka mondok di Lirboyo dan pesantren-pesantren lain atau kuliah di kampus-kampus kita. Mereka ngekos di rumah warga, makan di warung kita, memfotokopi dokumen di kios kita, dan ikut menghidupkan ekonomi kampung.

Namun, ada yang mengganjal di hati saya. Dalam dokumen perencanaan kota, mereka nyaris tidak terlihat. Karena tidak memiliki KTP Kediri, mereka jarang diperhitungkan dalam program, tidak diundang ke musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), dan tidak dianggap sebagai bagian dari “pemuda kota”. Ironisnya, saat pemilu, mereka didatangi dan disediakan tempat pemungutan suara (TPS) khusus. Saat coblosan, mereka diperhitungkan. Saat perencanaan, mereka dilupakan.

Padahal, mereka bukan tamu. Setelah bertahun-tahun hidup di Kediri, mereka sudah menjadi bagian dari kota ini. Banyak di antara mereka yang kelak menjadi kiai, guru, pengusaha, atau pejabat di daerahnya masing-masing. Setiap kali mereka menyebut Kediri, mereka sedang membawa nama kota ini ke seluruh Nusantara.

Ini membawa saya ke persoalan kedua. Selama ini, program kepemudaan kita masih sering memperlakukan anak muda sebagai sasaran. Mereka dihitung sebagai peserta pelatihan, pengunjung bursa kerja (job fair), atau penerima bantuan. Semua itu baik, tetapi belum cukup. Pemuda 1928 tidak menunggu diberi program. Mereka merumuskan sendiri arah bangsanya.

Maka, pertanyaan saya sederhana: kapan terakhir kali anak muda Kediri, baik yang asli maupun yang ngekos, ikut menentukan sebuah kebijakan, bukan sekadar mengikutinya?

Kota kita sampai hari ini belum memiliki Peraturan Daerah tentang Kepemudaan. Bagi saya, ini bukan kekurangan yang perlu ditutup-tutupi. Ini kesempatan. Kalau kelak peraturan daerah itu disusun, saya berharap isinya bukan sekadar daftar kegiatan pembinaan. Ada tiga hal yang menurut saya penting. Pertama, ruang yang nyata bagi pemuda untuk ikut merencanakan dan mengawasi pembangunan. Kedua, peraturan daerah itu tidak hanya menjadi milik organisasi kepemudaan. Ketiga, peraturan daerah itu berani mengakui bahwa pemuda Kediri adalah semua anak muda yang hidup, belajar, dan berkarya di kota ini, baik yang ber-KTP Kediri maupun yang tidak.

Dan tentu saja, peraturan daerah tentang kepemudaan harus disusun bersama pemuda. Kalau tidak, gagasannya gugur sebelum lahir.

Kediri sering saya sebut sebagai kota “di mana api ilmu tak pernah padam”. Api itu tidak menyala sendiri. Ia dibawa dan dijaga oleh anak-anak muda yang datang dari mana-mana. Tugas kita sebagai tuan rumah adalah memastikan mereka merasa memiliki kota ini, bukan sekadar menumpang lewat.

Jahe saya sudah tinggal separuh gelas. Di seberang jalan, santri dan mahasiswa tadi sudah bubar menuju tujuan masing-masing. Sembilan puluh delapan tahun lalu, anak-anak kos di Kramat mengubah sejarah. Siapa tahu, dari teras-teras kos di Kediri, lahir sumpah-sumpah baru untuk kota kita.

Selamat Hari Sumpah Pemuda.

Paklek Imam